Kependudukan dan KB Dapat Kucuran Rp2,4 Triliun

Deputi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dra Kasmiati mengatakan, Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebesar Rp2,4 triliun dalam tahun 2011.

"Alokasi dana itu meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 triliun," kata Kasmiati yang mewakili Kepala BKKBN Dr dr Sugiri Syarief, MPA di Denpasar, Kamis (24/2).

Seusai memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) BKKBN Provinsi Bali, ia mengatakan, peningkatan dana yang cukup signifikan itu untuk menangani berbagai kegiatan kependudukan dan keluarga berencana.

"Dana tersebut sudah termasuk pengadaan alat kontrasepsi, biaya operasional di lapangan, serta gaji pegawai," ujar Kasmiati.

Ia menjelaskan, dana Rp2,4 triliun itu termasuk pula yang dikucurkan ke masing-masing provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di Tanah Air dalam menangani masalah kependudukan dan KB.

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan menyangkut kependudukan dan KB sebagai upaya mengatur serta mengendalikan pertumbuhan penduduk idealnya diperlukan dukungan dana sebesar Rp3,9 triliun.

Kasmiati menilai, keberhasilan program KB selama tiga tahun terakhir menunjukkan dinamika yang positif.

Walaupun hasil sensus penduduk 2010 secara keseluruhan menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk, jika dicermati pada struktur penduduk umur 0-4 tahun jumlahnya lebih sedikit dari kelompok umur5-9 tahun.

Selain itu meningkatnya dukungan politis pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam bentuk peraturan perudang-undangan, yakni terbitnya UU RI Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

UU Tersebut memberikan payung hukum yang semakin kuat tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, yang menempatkan program KB sebagai bagian strategis dari pembangunan nasional, tutur Kasmiati. ***

Sumber: www.investor.co.id